DFACTONEWS.COM,Tondano — Pemerintah Kabupaten Minahasa terus memperkuat langkah menuju pemerintahan digital. Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Pemkab Minahasa menggelar rapat koordinasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Kamis (9/7/2026), sebagai upaya mempercepat transformasi birokrasi yang efektif, transparan, dan berorientasi pelayanan publik.
Kepala Diskominfo Minahasa, Ricky Laloan, dalam arahannya menegaskan bahwa penerapan SPBE bukan hanya sebatas perubahan sistem kerja manual menjadi digital, tetapi merupakan transformasi menyeluruh terhadap budaya kerja, tata kelola organisasi, serta pola pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
“SPBE merupakan bagian dari komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital yang semakin efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan masyarakat,” ujar Ricky.
Menurutnya, perkembangan pemerintahan digital saat ini menjadi bagian penting dari kebijakan nasional. Melalui SPBE, pemerintah diarahkan untuk membangun sistem yang terintegrasi, mulai dari pengembangan layanan publik digital, administrasi pemerintahan, pertukaran data antarinstansi, hingga penguatan kebijakan Satu Data Indonesia.
Ricky menekankan, Kabupaten Minahasa harus mampu mengambil peran dalam arus transformasi digital tersebut. Pemanfaatan teknologi harus menjadi instrumen utama dalam menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
“Peningkatan nilai indeks SPBE memang penting, tetapi yang paling utama adalah bagaimana teknologi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui birokrasi yang lebih cepat dan pelayanan yang semakin berkualitas,” tegasnya.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Diskominfo Minahasa juga mendorong seluruh perangkat daerah untuk memperhatikan enam aspek utama dalam implementasi SPBE, yakni penguatan tata kelola, penyelarasan proses bisnis, integrasi aplikasi, penerapan Satu Data Indonesia, penguatan keamanan informasi, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
Ricky mengingatkan agar setiap perangkat daerah tidak lagi membangun aplikasi secara terpisah tanpa integrasi. Menurutnya, seluruh sistem digital pemerintah harus saling terhubung sehingga mampu menciptakan pengelolaan data yang aman, akurat, dan efisien.
“Keberhasilan SPBE tidak bisa dicapai oleh satu perangkat daerah saja. Dibutuhkan kolaborasi, komitmen pimpinan, kesamaan visi, serta semangat meninggalkan ego sektoral demi membangun pemerintahan yang terbuka dan berbasis data,” ungkapnya.
Ia berharap melalui kegiatan ini akan tercipta pemahaman bersama antar perangkat daerah, peningkatan kapasitas aparatur, serta langkah konkret dalam mempercepat penerapan SPBE di Kabupaten Minahasa.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut narasumber Herold Tooy selaku programer, Kepala Bidang Teknologi dan Informasi Diskominfo Minahasa Sepdy Tumengkol, serta para pegawai yang membidangi perencanaan dari masing-masing perangkat daerah.(ARA)
