DFACTONEWS.COM,MINAHASA – Pemerintah Kabupaten Minahasa mencatatkan kinerja positif dalam pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2025. Hal itu terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Minahasa dengan agenda Pembicaraan Tingkat I Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Rabu (8/7/2026).
Dalam rapat yang berlangsung di ruang sidang DPRD Minahasa tersebut, Bupati Minahasa Robby Dondokambey menyampaikan bahwa realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp1.325.656.838.327,50 dari target anggaran perubahan sebesar Rp1.341.329.532.800,56.
Capaian tersebut menjadi gambaran atas upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan serta menjalankan pengelolaan keuangan secara efektif dan bertanggung jawab.
Bupati Robby Dondokambey dalam penyampaiannya menjelaskan, laporan keuangan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2025 telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dan telah melalui proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.
“Pemerintah Kabupaten Minahasa kembali berhasil memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. Ini merupakan opini WTP yang ke-12 kali secara berturut-turut,” ujar Bupati.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah, DPRD, serta dukungan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Franky Wolayan dan dihadiri Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang, Sekretaris Daerah Lynda Watania, unsur Forkopimda, anggota DPRD, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa.
Ketua DPRD Franky Wolayan menyampaikan, pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan bagian penting dari fungsi legislasi dan pengawasan DPRD untuk memastikan pengelolaan anggaran daerah berjalan sesuai aturan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“DPRD Kabupaten Minahasa siap membahas Ranperda ini secara objektif, konstruktif, dan penuh tanggung jawab demi menghasilkan keputusan terbaik bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Setelah penyampaian penjelasan Bupati, rapat dilanjutkan dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Minahasa sebagai bagian dari tahapan pembahasan tingkat pertama. Proses ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.(ARA)
