DFACTONEWS.COM,MINAHASA – DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Minahasa resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman dalam rapat paripurna DPRD Minahasa, Selasa (3/11/2026), yang dipimpin Ketua DPRD Franky Wolayan, didampingi Wakil Ketua Adrie Kamasi dan Putri Pontororing.
Bupati Minahasa Robby Dondokambey dalam sambutannya menegaskan, kesepakatan KUA-PPAS bukan sekadar pemenuhan tahapan penyusunan anggaran, melainkan bentuk komitmen eksekutif dan legislatif dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, penyusunan anggaran 2027 harus mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah sekaligus menjawab kebutuhan riil masyarakat di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
Robby meminta seluruh perangkat daerah menerjemahkan prioritas anggaran ke dalam program yang terukur dan tepat sasaran, terutama pada sektor pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi masyarakat, serta pengentasan kemiskinan. Ia mengingatkan agar setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar terserap dalam pelaksanaan kegiatan. Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD juga dinilai menjadi faktor penting agar kebijakan pembangunan tetap berpihak pada kepentingan publik.
Di sisi lain, Bupati turut mengingatkan potensi kenaikan harga dan kelangkaan bahan kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan dan pergantian tahun. Ia meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah bersama perangkat teknis memperketat pemantauan stok, distribusi, dan rantai pasok di pasar. Langkah antisipatif diperlukan untuk mencegah penimbunan serta praktik perdagangan yang merugikan masyarakat, sekaligus menjaga ketersediaan bahan pokok dengan harga terjangkau.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Vanda Sarundajang, Sekretaris Daerah Lynda Watania, unsur Forkopimda, para asisten, pimpinan instansi vertikal, anggota DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, tim ahli DPRD, insan pers, serta perwakilan mahasiswa Universitas Negeri Manado (Unima). Kesepakatan KUA-PPAS 2027 diharapkan menjadi landasan penyusunan anggaran daerah yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu mendorong pemerataan pembangunan di Kabupaten Minahasa.(ARA)
