DFACTONEWS.COM,Tondano – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa resmi memulai pembahasan arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 melalui Rapat Paripurna penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang digelar di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Minahasa, Selasa (28/7).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Franky Wolayan, SE, didampingi Wakil Ketua Putri M. Pontororing, SE dan Adrie Kamasi, SH, MH. Hadir dalam sidang tersebut Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, S.Si., M.AP., Wakil Bupati Vanda Sarundajang, SS, M.AP., Sekretaris Daerah Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si., unsur Forkopimda, anggota DPRD, jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa, serta tamu undangan lainnya.
Dalam agenda paripurna tersebut, Bupati Robby Dondokambey menyerahkan dokumen Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 sebagai dasar awal penyusunan APBD tahun mendatang. Dokumen tersebut selanjutnya akan dibahas bersama DPRD guna menyepakati arah kebijakan pembangunan dan prioritas anggaran daerah.
Bupati menjelaskan, penyusunan KUA-PPAS 2027 difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan dan kesehatan, ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, serta reformasi birokrasi yang lebih efektif dan profesional.
Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan daerah memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai mitra strategis. Karena itu, pembahasan KUA-PPAS diharapkan berlangsung secara konstruktif sehingga menghasilkan APBD yang tepat sasaran, efisien, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Rancangan KUA dan PPAS ini merupakan pijakan awal dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2027. Melalui pembahasan bersama DPRD, kami berharap seluruh program yang dirancang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mempercepat pembangunan di Kabupaten Minahasa,” ujar Bupati.
Sementara itu, DPRD Kabupaten Minahasa menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi penganggaran secara optimal melalui pembahasan yang objektif, kritis, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Lembaga legislatif akan mengawal setiap program prioritas agar selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah dan aspirasi masyarakat.
Melalui pembahasan KUA-PPAS tersebut, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Minahasa diharapkan dapat menghasilkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang berkualitas, berorientasi pada pelayanan publik, serta mampu mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Minahasa.(ARA)
