DFACTONEWS.COM,MINAHASA — Pemerintah Kabupaten Minahasa menegaskan komitmen untuk bergerak cepat dan tepat dalam mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dalam pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan di Sulawesi Utara.
Penegasan ini disampaikan Sekretaris Daerah Minahasa, Dr. Lynda Watania, MM, M.Si., usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Daerah secara daring yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (26/5/2025).
“Minahasa solid. Pemerintah daerah siap menjadi bagian aktif dalam percepatan program nasional, khususnya di sektor pangan strategis dan stabilisasi harga,” tegas Watania.
Ia menyebut, di bawah kendali Bupati Robby Dondokambey dan Wakil Bupati Vanda Sarundajang, Pemkab Minahasa terus melakukan penguatan lintas sektor, termasuk distribusi komoditas pokok, percepatan belanja pangan, dan pengawasan harga pasar.
Rakornas ini mengungkapkan sejumlah fakta penting. Pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I 2025 berada di angka 4,87% (yoy), sementara Sulawesi Utara mencatat pertumbuhan lebih tinggi, yakni 5,62%. Meski demikian, ketahanan pangan masih menjadi tantangan berat di berbagai daerah, termasuk Minahasa.
Indeks Perkembangan Harga (IPH) Sulut mencatat deflasi sebesar -0,40% pada Mei 2025, didorong penurunan harga komoditas seperti daging ayam ras, cabai rawit, dan bawang merah. Namun, disparitas harga masih terjadi, terutama pada Minyakita yang dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) di sejumlah wilayah, termasuk Sitaro dan Boltim.
Lebih mengkhawatirkan, produksi beberapa komoditas utama belum memenuhi kebutuhan konsumsi. Produksi bawang merah Sulut baru menyentuh 2.751 ton dari kebutuhan 9.959 ton, dengan gap luas tanam mencapai 743 hektare. Sementara kebutuhan cabai rawit, telur ayam, dan daging ayam ras juga belum tercukupi optimal.
Di sisi pendanaan, realisasi Dana Dekonsentrasi Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk Sulut masih rendah, yakni 14,61% per 23 Mei 2025. Pemerintah daerah didorong untuk mempercepat pelaksanaan agar dana tidak mengendap dan program stabilisasi pangan berjalan efektif.
Menteri Tito mengingatkan pentingnya koordinasi dan sinergi antarpemerintah daerah dan pusat untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan pangan, apalagi dalam momentum pemulihan ekonomi nasional pascapandemi.
Rakornas ini turut diikuti jajaran Pemkab Minahasa, antara lain Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Dr. Arody Tangkere, M.A.P., Kadis Kominfo Maya Kainde, S.H., M.A.P., Kepala BPKAD Joice Pua, Kadis PUPR Daudson Rombon, S.T., serta Kadis Perikanan dan Kelautan Ir. Lendy Aruperes.(ara)
