DFACTONEWS.COM,Manado — Upaya memperluas cakrawala pembiayaan pembangunan kembali ditegaskan Pemerintah Kabupaten Minahasa melalui kehadiran Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, SS, dalam Sarasehan Nasional bertema “Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik” yang digelar di Aula C.J. Rantung, Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Rabu (19/11/25).
Kegiatan strategis ini dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, yang tampil sebagai pembicara utama. Sejumlah tokoh nasional dan daerah turut memberikan pandangan penting, antara lain Wakil Gubernur Sulut Dr. J. Victor Mailangkay, SH, MH, Ketua Badan Anggaran MPR RI Melchias Markus Mekeng, MH, Deputi Komisioner Pengawas OJK Eddy Manindo Harahap, Rektor UNSRAT Prof. Dr. Ir. Oktovian B.A. Sompie, M.Eng, Direktur Eksekutif Nagara Institute Dr. Akbar Faizal, SH, M.Si, serta Ketua Panitia Sarasehan Nasional Aditya Anugrah Moha, S.Ked, MM.
Wakil Bupati Vanda Sarundajang menegaskan bahwa partisipasinya dalam agenda ini merupakan bentuk komitmen Pemkab Minahasa untuk terus mempelajari dan memperkuat strategi pembiayaan pembangunan melalui instrumen keuangan yang lebih inovatif, termasuk obligasi daerah.
Menurutnya, wacana obligasi daerah semakin relevan sebagai opsi pembiayaan yang dapat mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik, tanpa sepenuhnya bergantung pada mekanisme pendanaan konvensional.
“Sarasehan ini memberi ruang diskusi penting bagi pemerintah daerah untuk memahami potensi penerbitan obligasi sebagai instrumen pembiayaan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik,” ujar Wakil Bupati.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh unsur Forkopimda Sulawesi Utara, para Bupati dan Wali Kota se-Sulut, Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota, Ketua DPRD, serta Ketua KPU Kabupaten Minahasa, menunjukkan kuatnya perhatian daerah terhadap penguatan kapasitas fiskal melalui instrumen investasi publik.
Sarasehan berlangsung interaktif, ditandai dengan sesi tanya jawab dan diskusi panel yang menghasilkan berbagai masukan strategis. Forum ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret bagi pemerintah daerah dalam merumuskan model pembiayaan pembangunan yang lebih efektif, modern, dan berkelanjutan.(ara)
