DFACTONEWS.COM,MINAHASA-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa memperkuat langkah konkret dalam menangani pendangkalan Danau Tondano yang kini menjadi salah satu penyebab utama terjadinya banjir di sejumlah wilayah Tondano.
Dalam pertemuan koordinasi bersama para pemangku kepentingan, Pemkab menekankan pentingnya dukungan dan intervensi pemerintah pusat, mengingat status Danau Tondano sebagai salah satu dari 15 danau prioritas nasional.
Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda Watania, MM, M.Si., menegaskan bahwa penyelamatan Danau Tondano bukan hanya menjadi urusan daerah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama lintas sektor dan tingkat pemerintahan.
“Pendangkalan Danau Tondano telah memasuki tahap mengkhawatirkan. Dalam kondisi curah hujan tinggi, danau tidak mampu lagi menampung debit air, hingga akhirnya meluap ke pemukiman warga,” tegas Watania dalam rapat koordinasi yang digelar Kamis (15/5/2025).
Sebagai langkah mitigatif, lanjut Watania, PLTA Tonsea Lama telah membuka penuh pintu air guna mengurangi tekanan volume air. Di sisi lain, Pemkab Minahasa mengerahkan seluruh kekuatan untuk penanganan langsung di lapangan, termasuk kerja bakti massal tiap hari Jumat, pembentukan posko bencana dan kesehatan, serta penyaluran bantuan kepada warga terdampak. Bahkan, jembatan bambu sementara dibangun guna memastikan akses warga ke rumah yang tergenang.
Kolaborasi penanganan turut melibatkan Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara, Balai Wilayah Sungai Sulawesi I, hingga unit pengawasan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) Sulawesi. Sinergi ini ditujukan untuk menyusun langkah-langkah jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang yang terarah dan berkelanjutan.
Watania juga menyoroti nilai strategis Danau Tondano sebagai kawasan ekowisata unggulan. “Danau Tondano punya potensi besar menjadi destinasi wisata dunia. Tapi tanpa pembenahan infrastruktur dan penyelamatan ekosistemnya, potensi ini akan hilang,” tegasnya.
Pemkab Minahasa, lanjut Watania, mendesak pemerintah pusat agar memberikan perhatian lebih serius, termasuk dukungan anggaran dan kebijakan yang bersifat afirmatif. “Kewenangan pengelolaan danau ini ada di tingkat pusat. Maka sudah selayaknya pusat turut aktif dan hadir langsung dalam proses penyelamatan dan optimalisasi Danau Tondano,” pungkasnya.
Langkah tegas dan sinergi lintas sektor ini menjadi bukti bahwa Pemkab Minahasa tidak tinggal diam menghadapi ancaman lingkungan yang berpotensi menimbulkan bencana lebih luas. Seluruh upaya dikerahkan demi melindungi masyarakat dan menyelamatkan salah satu aset alam terbesar Sulawesi Utara.(ara)
