DFACTONEWS.COM,MINAHASA – Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa terus menelusuri dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Penghasilan Tetap (SILTAP) Pemerintah Desa Wineru Tahun Anggaran 2026. Dalam proses tersebut, Inspektorat telah meminta keterangan sejumlah pihak, termasuk mantan Hukum Tua Desa Wineru. Permintaan keterangan dilaksanakan di Kantor Kecamatan Kakas, Senin (9/11/2026) kemarin, sebagai bagian dari bantuan audit investigasi atas perkara yang tengah ditangani Kejaksaan Negeri Minahasa.
Langkah pemeriksaan tersebut merupakan tindak lanjut surat Kejaksaan Negeri Minahasa Nomor B-2421/P.1.11/Fd.1/10/2026 tertanggal 20 Oktober 2026 tentang permintaan bantuan audit investigasi dugaan tindak pidana korupsi penggelapan Penghasilan Tetap Desa Wineru. Menindaklanjuti permintaan itu, Inspektorat menerbitkan surat koordinasi dan permintaan keterangan pada 6 November 2026 untuk mengumpulkan informasi serta dokumen pendukung terkait persoalan tersebut.
Empat orang yang tercantum dalam surat permintaan keterangan masing-masing Sonny Sumigar, Jacky Pangajouw, Tasya Marende, dan Doni Matindas. Selain mereka, mantan Hukum Tua Desa Wineru juga turut dimintai keterangan oleh tim Inspektorat. Pengumpulan keterangan ini dilakukan untuk menelusuri informasi mengenai pengelolaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, serta mekanisme pembayaran SILTAP selama Tahun Anggaran 2026.
Dalam pemeriksaan tersebut, Inspektorat juga meminta pihak-pihak terkait menyiapkan dokumen pendukung, terutama bukti pembayaran maupun bukti belum dibayarkannya Penghasilan Tetap. Dokumen tersebut diperlukan untuk mencocokkan administrasi dengan realisasi pembayaran di lapangan. Penelusuran ini menjadi bagian penting dalam audit investigasi guna mengidentifikasi kemungkinan penyimpangan penggunaan anggaran, ketidaksesuaian pencatatan, maupun potensi kerugian keuangan negara.
Pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai dugaan persoalan pembayaran SILTAP Desa Wineru. Hasil audit investigasi nantinya akan menjadi bahan bagi Kejaksaan Negeri Minahasa dalam menindaklanjuti perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hingga kini, belum ada kesimpulan resmi mengenai hasil audit maupun penetapan pihak yang bertanggung jawab atas dugaan perkara tersebut.(ARA)
