DFACTONEWS.COM,JAKARTA — Polri menegaskan peran strategisnya dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Jumat (6/2/2026), Mabes Polri menggelar rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak dari hulu hingga hilir, sekaligus mengunci keberlanjutan kesejahteraan petani binaan Polri di seluruh Indonesia.
Rakor yang melibatkan Kementerian Pertanian, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) ini dipimpin Karobinkar SSDM Polri Brigjen Langgeng Purnomo selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri. Kegiatan tersebut diikuti secara daring oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia.
Brigjen Langgeng menegaskan, keberhasilan Indonesia tidak melakukan impor jagung pakan ternak sepanjang 2025 menjadi pijakan kuat untuk memperkuat strategi tahun 2026. “Rakor ini menjadi ruang konsolidasi dan evaluasi agar capaian tersebut tidak hanya bertahan, tetapi meningkat,” tegasnya.
Di sektor hulu, Polri tampil sebagai penghubung utama petani jagung dengan akses permodalan. Melalui kolaborasi dengan Himbara, Polri memfasilitasi kelompok tani memperoleh pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Implementasi konkret telah berjalan di wilayah Polda Jawa Barat, seperti Nagreg dan Ciamis, di mana petani mendapatkan modal untuk kembali menanam dan memperluas lahan jagung.
Dari sisi perbankan, Himbara melalui BRI memastikan dukungan penuh. Senior Vice President BRI Danang Andi Wijanarko menyampaikan, pada 2026 BRI menyiapkan plafon KUR Mikro sebesar Rp180 triliun, termasuk untuk pembiayaan sektor pertanian dan ekosistem jagung pakan ternak.
Tak hanya mengawal produksi, Polri juga turun menjaga stabilitas harga di tingkat petani. Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri memastikan hasil panen tidak jatuh ke tangan tengkulak dengan harga merugikan. Sebagai langkah konkret, Polri menggandeng Perum Bulog untuk menyerap hasil panen petani.
Pengadaan jagung oleh Bulog tahun 2026 mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026, dengan target penyerapan 1 juta ton jagung untuk cadangan pangan pemerintah, dengan harga Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami jelas, menjaga harga jagung di tingkat petani minimal sesuai HPP. Di sejumlah wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini sudah mendorong harga berpihak pada petani,” ujar Brigjen Langgeng.
Program ketahanan pangan ini diarahkan untuk mengoptimalkan lahan tidur, memutus rantai tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial yang tepat, Polri menargetkan petani mampu mengelola pembiayaan secara sehat dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
Melalui rakor ini, Polri menegaskan komitmennya tidak hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai motor penggerak ketahanan pangan nasional demi kemandirian pangan Indonesia.(ara)
