DFACTONEWS.COMJAKARTA — Pemerintah memperketat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi. Kementerian Haji menegaskan pelayanan jemaah menjadi fokus utama dengan sistem pengelolaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menyatakan, persiapan haji dilakukan lebih awal dan terukur untuk menjamin ketepatan waktu, kualitas layanan, serta perlindungan jemaah. Pemerintah, kata dia, tidak memberi ruang bagi praktik pengelolaan yang tertutup.
“Penyelenggaraan haji harus rapi, tepat waktu, dan akuntabel. Itu arahan Presiden dan menjadi pegangan kami,” ujar Irfan Yusuf di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Kamis (8/1).
Untuk memastikan integritas, Kementerian Haji menggandeng aparat penegak hukum. Unsur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan dilibatkan langsung dalam pengawasan proses haji, dari perencanaan hingga pelaksanaan.
“Pengawasan dilakukan dari dalam. Semua pihak kami libatkan agar tidak ada celah penyimpangan,” tegas Menhaj.
Ia menegaskan, kebijakan haji 2026 diarahkan langsung pada kepentingan jemaah. Kepastian prosedur, kepatuhan regulasi, dan akuntabilitas menjadi landasan utama agar jemaah dapat beribadah dengan aman dan tenang.
Di Arab Saudi, pemerintah mengawal ketat penyediaan layanan dasar. Transportasi dan konsumsi jemaah telah dipastikan rampung, sementara penyediaan akomodasi terus dikebut, khususnya di Makkah.
“Transportasi dan konsumsi sudah tuntas. Akomodasi Madinah hampir selesai, Makkah sedang dipercepat,” jelasnya.
Di dalam negeri, persiapan embarkasi, asrama haji, dan penerbangan dikerjakan lintas sektor sejak dini. Pemerintah memastikan jemaah mendapat layanan tertib dan aman sebelum keberangkatan.
Layanan kesehatan juga menjadi perhatian utama. Pemerintah memastikan kelayakan kesehatan jemaah, kesiapan tenaga medis, serta dukungan layanan kesehatan di Tanah Air dan Arab Saudi.
“Kesehatan jemaah adalah prioritas. Ini tidak boleh terlewat,” tegas Menhaj.
Menutup keterangannya, Irfan Yusuf menegaskan komitmen pemerintah menyelenggarakan haji 2026 secara profesional dan terbuka.
“Haji harus dikelola secara bersih, transparan, dan sepenuhnya berpihak pada keselamatan serta kenyamanan jemaah,” pungkasnya.(ara)
