DFACTONEWS.COM,MINAHASA — Kiprah Bupati Minahasa, Robby Dondokambey, dalam memperluas akses layanan hukum bagi masyarakat kembali mendapat pengakuan di tingkat nasional. Ia menerima Piagam Penghargaan dari Menteri Hukum Republik Indonesia atas komitmen dan dukungan Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian kegiatan pengukuhan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Utara oleh Gubernur Sulawesi Utara di Graha Gubernur, Kamis (26/2/2026). Momentum itu menjadi panggung penegasan bahwa Minahasa termasuk daerah yang progresif dalam memperkuat pelayanan hukum berbasis desa.
Bagi Robby Dondokambey, pembentukan Posbankum bukan sekadar memenuhi target program, melainkan strategi konkret memastikan negara hadir memberikan perlindungan hukum secara merata. Ia menegaskan, masyarakat di desa dan kelurahan harus memiliki akses yang sama terhadap pendampingan hukum, tanpa terkendala biaya maupun prosedur.
“Pos Bantuan Hukum adalah wujud keberpihakan kepada masyarakat kecil. Pemerintah Kabupaten Minahasa berkomitmen memastikan layanan hukum dapat diakses secara gratis, profesional, dan berkeadilan,” tegasnya.
Ia menambahkan, penguatan Posbankum di tingkat desa menjadi bagian dari visi besar tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik. Sinergi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum, menurutnya, menjadi kunci dalam melahirkan produk hukum daerah yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Penghargaan dari Menteri Hukum RI tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa langkah strategis yang ditempuh Pemkab Minahasa berada pada jalur yang tepat. Di bawah kepemimpinan Robby Dondokambey, penguatan akses keadilan tidak berhenti pada wacana, tetapi diwujudkan melalui kebijakan nyata yang menyentuh hingga akar rumput.
Dengan capaian ini, Bupati Robby Dondokambey kembali menegaskan komitmennya: menjadikan Minahasa sebagai daerah yang tidak hanya maju dalam pembangunan, tetapi juga kokoh dalam penegakan dan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat.(ara)
