DFACTONEWS.COM,JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya untuk melakukan transformasi besar di sektor kelautan melalui pembangunan desa nelayan secara terintegrasi di seluruh Indonesia. Pada 2026, pemerintah menargetkan pembangunan 1.000 desa nelayan sebagai tahap awal menuju 5.000 desa nelayan hingga 2029.
Penegasan tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri forum Indonesia Economic Outlook 2026 di Auditorium Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Jumat (13/02/2026).
Dalam pidatonya, Presiden menyoroti kondisi nelayan yang selama puluhan tahun dinilai belum tersentuh kebijakan pembangunan secara menyeluruh. Ia menyebut persoalan klasik seperti ketiadaan pabrik es, keterbatasan cold storage, sulitnya akses solar, hingga hambatan distribusi hasil tangkapan sebagai bukti lemahnya intervensi negara di sektor tersebut.
“Ini kita ubah. Desa nelayan harus punya fasilitas lengkap agar mereka bisa mandiri dan sejahtera,” tegas Presiden.
Setiap desa nelayan yang dibangun nantinya akan dilengkapi pabrik es, cold storage, dermaga, kapal, serta kendaraan operasional guna memastikan rantai distribusi berjalan efisien dan nilai jual hasil tangkapan meningkat.
Presiden menegaskan, program ini bukan bantuan cuma-cuma. Seluruh fasilitas akan dikelola dalam skema koperasi sehingga memiliki sistem pembiayaan yang terukur dan berkelanjutan.
“Bukan hand out. Kita organisasi dalam koperasi. Semua pengeluaran akan dibayar kembali ke bank dan pemerintah,” ujarnya.
Skema pembiayaan dirancang dengan tenor panjang, antara 10 hingga 12 tahun, guna memberi ruang bagi nelayan untuk berkembang tanpa tekanan finansial berlebihan. Presiden menilai pola tersebut adil, mengingat dunia usaha besar pun kerap memperoleh kredit jangka panjang bahkan restrukturisasi.
Selain pembangunan desa nelayan, Presiden juga menekankan percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi desa. Ditargetkan hampir 30.000 koperasi beserta gudang pendukung segera beroperasi. Setiap koperasi akan dilengkapi gudang, cold storage, gerai kebutuhan pokok, klinik desa, farmasi murah, serta layanan pembiayaan mikro berbunga rendah guna menekan praktik rentenir.
“Semua barang subsidi akan punya akses langsung ke rakyat. Tidak ada lagi penyelewengan dan kebocoran,” tegas Presiden.
Pendanaan program ini akan dioptimalkan melalui pengelolaan dana desa yang selama satu dekade terakhir telah digulirkan pemerintah. Ke depan, pemanfaatannya akan diarahkan lebih produktif, terstruktur, dan berdampak nyata.
Langkah tersebut menegaskan visi Presiden Prabowo menjadikan sektor kelautan sebagai masa depan ekonomi Indonesia. Desa nelayan diproyeksikan bukan lagi wilayah pinggiran pembangunan, melainkan pusat pertumbuhan baru yang modern, mandiri, dan berdaya saing global.(ara)
