DFACTONEWS.COM,MINAHASA-Bupati Minahasa Robby Dondokambey memimpin langsung rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Minahasa, Rabu (25/2/2026), dengan satu pesan tegas: stabilitas daerah tidak boleh terganggu.
Didampingi Wakil Bupati Vanda Sarundajang, rapat yang digelar di Ruang Rapat Bupati itu memfokuskan perhatian pada penguatan koordinasi lintas sektor jelang momentum keagamaan dan agenda pemerintahan strategis.
Melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Pemerintah Kabupaten Minahasa menggelar monitoring menyeluruh terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Peningkatan aktivitas menjelang rangkaian Minggu-Minggu Sengsara dan bulan suci Ramadan dinilai berpotensi memicu lonjakan mobilitas warga, sehingga diperlukan pengamanan dan pengawasan terpadu.
“Koordinasi dan deteksi dini harus diperkuat. Stabilitas sosial dan keamanan adalah fondasi utama agar masyarakat bisa beribadah dan beraktivitas dengan tenang,” tegas Dondokambey dalam forum tersebut.
Ia meminta seluruh unsur Forkopimda tidak lengah terhadap potensi gangguan kamtibmas, termasuk isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat.
Tak hanya soal agenda keagamaan, rapat juga menyoroti kesiapan pelaksanaan pemilihan hukum tua di sejumlah desa. Pemerintah daerah bersama TNI-Polri dan unsur terkait berkomitmen mengawal seluruh tahapan agar berlangsung aman, tertib, dan bebas dari gesekan yang dapat mengganggu stabilitas wilayah.
Aspek cuaca ekstrem yang belakangan tak menentu turut menjadi perhatian serius. Forkopimda mendorong langkah antisipatif dan respons cepat guna meminimalisasi risiko bencana serta gangguan aktivitas ekonomi masyarakat.
Hadir dalam rapat tersebut jajaran Forkopimda, di antaranya Dandim 1302 Minahasa, Kajari Minahasa, perwakilan Kapolres Minahasa, Wakapolres Tomohon, perwakilan Dandim 1309 Manado, perwakilan Kapolresta Manado, Koordinator BIN Minahasa, perwakilan FKUB, serta jajaran Pemkab Minahasa.
Rapat ini menegaskan komitmen bersama bahwa stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan di Minahasa adalah prioritas utama. Pemerintah tak ingin kecolongan. Momentum keagamaan dan agenda demokrasi desa harus berjalan damai—tanpa gangguan, tanpa gejolak.(ara)
