DFACTONEWS.COM,MINAHASA — Pemerintah Kabupaten Minahasa menegaskan sikap tegas dalam mendukung agenda strategis nasional, terutama pada penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dan percepatan Program 3 Juta Rumah, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang digelar virtual, Senin (23/2/2026).
Rakor yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI Tomsi Tohir itu diikuti seluruh kepala daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Indonesia. Dari Minahasa, Bupati Robby Dondokambey mengikuti langsung dari Ruang Command Center Kantor Bupati.
Namun sorotan utama tak sekadar inflasi. Dua isu strategis — perlindungan konsumen melalui sertifikasi halal dan percepatan penyediaan hunian layak — menjadi penekanan serius pemerintah daerah.
Bupati Dondokambey menegaskan bahwa sertifikasi halal bukan lagi sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen perlindungan konsumen sekaligus pengungkit daya saing produk lokal.
Menurutnya, pelaku usaha di Minahasa tidak boleh menunda pengurusan sertifikat halal. Selain sebagai kewajiban regulasi nasional, label halal dinilai membuka akses pasar lebih luas dan memperkuat kepercayaan publik terhadap produk daerah.
“Ini soal kepercayaan dan standar kualitas. Produk lokal harus mampu bersaing, dan jaminan halal menjadi bagian penting dari itu,” tegasnya.
Pemkab Minahasa memastikan akan melakukan pendampingan serta sosialisasi lebih intensif agar pelaku UMKM tidak tertinggal dalam proses sertifikasi.
Selain halal, evaluasi dukungan daerah terhadap Program 3 Juta Rumah juga menjadi agenda penting. Pemerintah pusat mendorong daerah mempercepat ketersediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Pemkab Minahasa menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung percepatan program tersebut, termasuk melalui koordinasi lintas perangkat daerah guna memastikan aspek perizinan, ketersediaan lahan, hingga dukungan infrastruktur berjalan selaras.
Program ini dinilai bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi bagian dari strategi penguatan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas sosial jangka panjang.
Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN), Bupati juga menginstruksikan TPID untuk memperketat pemantauan harga bahan pokok. Sidak pasar dalam waktu dekat dipastikan akan digelar guna mencegah lonjakan harga yang tidak terkendali.
Pengendalian inflasi, menurutnya, harus dilakukan secara terukur dan terkoordinasi antara pusat dan daerah agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
Dalam rakor tersebut, Bupati turut didampingi sejumlah pejabat daerah, di antaranya Kepala BPKAD, Kadis Kominfo, Kadis Perdagangan, Kadis Perkim, Kasat Pol PP, Kabag Hukum, Kabag Ekonomi, serta Kabag Prokopim.
Dengan penegasan pada jaminan halal dan percepatan program perumahan rakyat, Minahasa menunjukkan langkah konkret menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.(ara)
