DFACTONEWS.COM,ACEH TAMIANG – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menggenjot pemulihan infrastruktur sanitasi yang rusak akibat bencana di Kabupaten Aceh Tamiang. Langkah ini ditempuh untuk menekan potensi gangguan kesehatan lingkungan sekaligus mempercepat kembalinya layanan dasar bagi masyarakat.
Penanganan dilakukan bertahap, dimulai dari masa tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi, dengan sasaran utama Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Rantau serta Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Aceh Tamiang.
Pada tahap darurat, Kementerian PU melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Aceh memprioritaskan pembersihan sisa sampah dan material pascabencana yang menutup akses serta berisiko menimbulkan persoalan kesehatan.
Selain pembersihan, layanan sanitasi darurat turut disiapkan dengan mengerahkan toilet portable, toilet mobile, dan toilet knock down untuk memenuhi kebutuhan air limbah domestik warga terdampak.
Menteri PU Dody Hanggodo menekankan pentingnya ketersediaan infrastruktur air dan sanitasi dalam situasi bencana. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan dasar tidak hanya berkutat pada pangan, tetapi juga mencakup akses air bersih dan sanitasi yang layak.
Memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, Kementerian PU merancang pemulihan sekaligus peningkatan sistem pengelolaan sanitasi agar dapat kembali beroperasi secara normal dan berkelanjutan. Upaya tersebut meliputi pengadaan truk tinja, tangki septik lengkap dengan bioaktivator, serta pendampingan tata kelola dan penyusunan kajian teknis bila dibutuhkan.
Untuk TPA Rantau, penanganan mencakup perbaikan sel landfill yang ada, pembangunan sel baru, peningkatan jalan akses, serta penyediaan alat berat. Hingga 27 Desember 2025, sejumlah pekerjaan telah dilakukan, antara lain pengangkutan sampah dan lumpur dari rumah sakit, pasar, serta kawasan permukiman ke area pembuangan, pembersihan akses menuju TPA, dan pemesanan geotekstil guna memperkuat struktur landfill.
Di sektor air limbah, perbaikan IPLT Aceh Tamiang difokuskan pada pemulihan akses jalan, pembersihan fasilitas eksisting, serta rehabilitasi unit pengolahan, mulai dari bak anaerobik, fakultatif, maturasi, hingga wetland. Per 27 Desember 2025, tahap awal berupa pembersihan akses dan lumpur pada bak pengolahan telah dilaksanakan.
Ke depan, Kementerian PU juga mengusulkan penerapan teknologi sanitasi ramah lingkungan melalui pengadaan Net-Zero Toilet 5.0 sebagai bagian dari inovasi peningkatan layanan sanitasi berkelanjutan di wilayah terdampak bencana.(ara)
