Pemerintah mempercepat penyaluran bantuan dan distribusi logistik bagi masyarakat terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga akhir Desember 2025, total bantuan tanggap darurat yang telah disalurkan di wilayah Sumatra tercatat sebesar Rp100.484.346.880.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan, bantuan tersebut disalurkan dalam bentuk kebutuhan dasar, seperti lauk-pauk, family kit, pakaian anak, serta bahan makanan untuk mendukung operasional 42 dapur umum di daerah terdampak.
“Nilai bantuan tanggap darurat bencana di Sumatra yang sudah tersalur mencapai Rp100,48 miliar,” kata Agus Jabo Priyono, Senin (29/12/2025).
Ia menjelaskan, alokasi bantuan tersebut meliputi Rp43.606.958.300 untuk Provinsi Aceh, Rp19.418.596.580 untuk Provinsi Sumatera Barat, dan Rp37.458.792.000 untuk Provinsi Sumatera Utara. Selain bantuan logistik, pemerintah juga menyalurkan santunan duka bagi ahli waris korban meninggal dunia sebesar Rp15 juta per orang kepada 86 ahli waris, dengan total anggaran Rp1.290.000.000.
Menurut Wamensos, proses pencairan santunan dilakukan setelah data korban diverifikasi oleh pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Setiap data yang telah dinyatakan valid akan segera ditindaklanjuti.
“Data yang sudah diverifikasi bupati, wali kota, dan BNPB akan langsung kami proses untuk pencairan santunan korban meninggal,” ujarnya.
Selain penanganan darurat, pemerintah juga menyiapkan bantuan pascabencana. Bantuan tersebut antara lain bantuan tunai Rp3.000.000 per keluarga untuk kebutuhan perabotan rumah tangga bagi penerima hunian sementara maupun hunian tetap, bantuan tambahan lauk-pauk sebesar Rp450.000 per orang per bulan selama tiga bulan, serta bantuan pemberdayaan ekonomi pascabencana sebesar Rp5.000.000 per keluarga sesuai hasil asesmen.
Sementara itu, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan, distribusi logistik dalam satu bulan terakhir telah mencapai 1.526 ton dengan tingkat penyaluran sebesar 97 persen. Di Posko Iskandar Muda, Aceh, distribusi logistik tercatat 80,93 persen. Adapun di Sumatera Utara, distribusi di Posko Silangit mencapai 98,2 persen dan di Posko Kualanamu 72,4 persen, sedangkan di Sumatera Barat mencapai 93,5 persen.
“Sesuai SOP, tidak ada barang yang berada di posko lebih dari 2×24 jam. Semua langsung didistribusikan, sehingga laju distribusi di setiap posko berada di atas 80 persen,” kata Abdul.
Terkait dana tunggu hunian, BNPB mencatat sebanyak 16.264 kepala keluarga telah terdata secara by name by address dan tervalidasi dengan data kependudukan Kementerian Dalam Negeri. Dana sebesar Rp600.000 per KK per bulan akan disalurkan melalui mekanisme jemput bola bekerja sama dengan bank-bank Himbara.
“Masyarakat tidak perlu antre di bank karena pencairan dilakukan secara jemput bola. Rekening penerima sudah dibuka dan penyaluran tahap pertama segera dilakukan,” ujarnya.(ara)
