DFACTONEWS.COM Minahasa – TNI menunjukkan sikap tegas dalam mengawal proses demokrasi di tingkat desa. Kepala Staf Kodim 1302/Minahasa, Mayor Inf Daeng Pasaka, mewakili Dandim Letkol Inf Bonaventura Ageng F.S., hadir langsung dalam pelantikan dan sosialisasi Pemilihan Hukum Tua (Pilhut) 2026, Selasa (17/3), di Gedung Wale Ne Tou, Tondano Utara.
Kehadiran unsur militer ini bukan sekadar formalitas. TNI menegaskan komitmennya menjaga stabilitas keamanan sejak awal tahapan Pilhut, mengingat potensi gesekan sosial kerap muncul dalam kontestasi di tingkat desa.
Kegiatan diawali secara seremonial—dari sambutan, lagu kebangsaan hingga doa—namun substansi acara langsung mengerucut pada kesiapan teknis. Ketua Panitia Pilhut Minahasa, Drs. Riviva Maringka, memaparkan kesiapan pelaksanaan yang diklaim telah memasuki tahap matang.
Momentum penting ditandai dengan peluncuran resmi tahapan pemilihan melalui pemindaian telapak tangan, simbol digitalisasi sekaligus transparansi proses. Tak hanya itu, dukungan logistik juga mulai digerakkan dengan penyerahan hibah bilik dan kotak suara kepada panitia.
Sorotan lain datang dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Sekretaris panitia, Alexander Mamesah, membeberkan tahapan teknis yang akan menjadi penentu kredibilitas Pilhut ke depan.
Di tengah rangkaian tersebut, posisi TNI terlihat jelas: bukan pemain, tetapi penjaga. Mayor Inf Daeng Pasaka menegaskan kehadiran TNI sebagai bagian dari upaya memastikan seluruh tahapan berjalan aman, tertib, dan bebas gangguan.
“Ini bentuk dukungan terhadap pemerintah daerah sekaligus menjaga stabilitas wilayah,” menjadi garis tegas peran TNI dalam agenda tersebut.
Acara ini juga dihadiri langsung oleh Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, Wakil Bupati Vanda Sarundajang, Ketua DPRD Robby Longkutoy, Wakapolres Kompol Djonny Rumate, serta jajaran Forkopimda dan para hukum tua.
Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung relatif singkat namun padat, berakhir pukul 10.50 WITA dalam situasi kondusif. Namun pesan yang ditinggalkan jelas: Pilhut 2026 bukan sekadar agenda rutin, melainkan ujian nyata bagi stabilitas dan kedewasaan demokrasi di Minahasa.(ara)
